belanja bagi hasil adalah. 14. belanja bagi hasil adalah

Karakteristik belanja langsung adalah sebagai berikut: 1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh pada belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, namun variabel Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh pada belanja modal. Belanja Bagi Hasil adalah belanja yang digunakan untuk mengganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah komponen penting dalam pemerintahan. Dana Bagi Hasil bersumber dari : a. Belanja langsung Belanja langung adalah belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan, yang terdiri dari: a. 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otsus. Pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di indonesia. belanja DPRD; biaya operasional dan pemeliharaan; belanja kepala daerah; subsidi; angsuran pinjaman. Fungsi perencanaan: APBD sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang kegiatan di tahun tersebut. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana yang dialokas ikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa untuk membiayai peningkatan Pen yelenggaraan. Upaya reformasi yang dilakukan tidak sekedar dari sisi Fiscal Resource Allocation, namun juga bagaimana memperkuat belanja daerah agar lebih efisien, fokus, dan sinergis dengan Pemeritah Pusat. Bagi Hasil Retribusi Daerah, adalah alokasi yang diberikan. 22. Selain itu, DTU juga memberikan nuansa aman bagi stabilitas politik, dan hal ini yang paling pokok bagi terjaminnya pelaksanaan pembangunan nasional. Belanja Bagi Hasil adalah dana bagi hasil yang bersumber dari Pendapatan Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa dan Lembaga. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dalam konversi agar sesuai dengan PP No. 5) Belanja tak disangka adalah belanja yang langsung dialokasikan untuk kegiatan diluar rencana, seperti terjadinya bencana alam. 22. 3. Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkanDalam perakaunan, semua jenis akaun boleh dikategorikan ke dalam 5 kumpulan utama iaitu: Aset Liabiliti Ekuiti Pemilik Hasil dan Belanja 1. BAB II. 2. Informasi Publik. 5. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 . DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Belanja Daerah, meliputisemua pengeluaran dari rekening kasStruktur Belanja Daerah Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintaha daerah pada suatu periode anggaran (Halim, 2002). DAU akan memberikan kepastian bagi daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah dengan proporsi sekurang-kurangnya 26% dari. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. Belanja daerah (Permendagri No. Mengutip dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari. Belanja Bagi Hasil adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan danaDana keistimewaan adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya. 3. Buku ini juga menyajikan contoh-contoh dokumen PBJP dan gambar-gambar ilustratif yang memudahkan pembaca memahami materi. Belanja Tidak Terduga Rp. 500,00 7. Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat [1] APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31. DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI TERHADAP BELANJA DESA BIDANG PENDIDIKAN (Studi Empiris Di Desa-Desa Se-Kabupaten Sukoharjo) Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi strata 1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Disusun Oleh: UMMU HABIBAH B 200 130 233 PROGRAM STUDI. Pengalokasian DAU didasarkan atas formula dengan konsep Alokasi Dasar dan Celah Fiskal (Fiscal Gap), yaitu selisih antara. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Yaitu belanja tidak tersangka adalah belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pe-nanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran. Hasil uji koefisien. DBH Pajak: i. 331. Bagi Hasil Pajak Daerah, adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang bersumber dari realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah; 5. 231. 10 Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, 11 Target Fiskal, dan Alat Pengendalian 12 13. Pasal 11 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan klasifikasi jenis belanja negara terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Iain-Iain dan Belanja Daerah. Sedangkan variabel Dan Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah sehingga besar kecilnya22. 2 Sumber-Sumber Penerimaan Dana Bagi HasilAlokasi Dasar dihitung berdasarkan data belanja pegawai daerah dengan memperhitungkan: Kebijakan Gaji Ke-13 Kebijakan THR KebijakanFormasiPPPK GAJI POKOK TUNJANGAN KELUARGA TUNJANGANJABATAN. 3. Bagi Pemerintah Kabupaten Enrekang. DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2020-2021 KAMIS, 7 JANUARI 2020 Zoom Meeting. - 4 - Pasal 2 APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp9. Di samping dana perimbangan tersebut, Pemda mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan, dan lain-lain. 23. dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar adalah daerah yang memiliki posisi kas saldo positif setelah dikurangi perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil pendapatan, dan Transfer Bantuan Keuangan untuk kurun waktu 3. A Font Besar. (3) Pengalokasian anggaran Dana Bagi Hasil kepada desa Alokasi berikutnya adalah Dana Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Insentif Daerah (DID) Dana Desa Standard Harga Satuan Regional (SHSR) DAK Nonfisik DAK Fisik Hibah Daerah. 1. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Produk Ruangguru. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 2) Belanja Langsung, meliputi: a) Belanja Pegawai; b) Belanja Barang dan Jasa; c) Belanja Modal. 3. Abstract This study aims to empirically prove, the influence of Original Local Government. Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkanf. Dana bagi hasil dialokasikan berdasarkan persentase sesuai dengan prinsip by origin yang berarti dialokasikan secara proporsional kepada daerah penghasil penerimaan. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Belanja Bantuan Keuangan. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Nisbah adalah 1. Belanja bagi hasil 7. Dana Perimbangan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar. Belanja bagi hasil adalah belanja yang penganggarannya bersumber dari pendapatan APBD yang selanjutnya diberikan kepada Pemerintah Desa dengan jumlah alokasi pemberian paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten. Bantuan keuangan, dan 8. Maksudnya adalah penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004). Menurut Dewi Kusumawardani dalam Ekonomi Untuk SMA/MA Kelas XI, Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah,. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi pelaksanaan belanja subsidi, belanja bagi hasil, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan diperlukan. 48,463,000 | Rp. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya,. 9 pemerintah adalah relatif sulit. Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkanDana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum; (4) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan; (5) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan;. Belanja Bantuan Keuangan. Pembiayaan Daerah Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang. 15. 23/2014 Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka prosentase tertentu dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengna tujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Belanja Bagi Hasil adalah merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Untuk pembagiannya, 80% dari dana ini akan diterima oleh daerah dan 20% sisanya akan diterima pusat. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak pada tahun 2014 adalah sebesar Rp190. adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang dimaksud dengan belanja wajib adalah belanja pegawai dan belanja anggota DPRD {PAD +DAU + (DBH - DBHDR)} - Belanja Wajib. Belanja bagi hasil merupakan Belanja Tidak Langsung yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada. Bagi hasil adalah bentuk pengembalian (perolehan pengembalian) dari kontrak investasi, yang kadang-kadang tidak pasti dan tidak tetap. 2. faktor, diantaranya dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Penulis. Belanja transfer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: Belanja bagi hasil Belanja bagi hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. Sebagaimana diketahui bahwa kepanjangan DBH adalah Dana Bagi Hasil. Penyumbang terbesar dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum meskipun secara rata-rata pertumbuhannya mengalami perlambatan sebesar 6,76 persen. 18. BELANJA TIDAK LANGSUNG: 10 465 266 070: 11 131 610 860: 12 363 721 323: 1. Pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Pada penelitian yang dilakukan oleh wandira (2013) dam Janah,. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan pengelolaan anggaran belanja daerah di Kabupaten Enrekang. 11. Belanja Pelayanan Publik . 54. 15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan de sen tralisasi. Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh. c. Pendapatan transfer pusat ini didapatkan dari dana perimbangan, bagi hasil pajak, dan bukan pajak. Menurut Kuncoro (2004), persyaratan suatu daerah mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebagai berikut: Daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari PAD, Bagi Hasil Pajak dan SDA, DAU, Pinjaman Daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Adapun Belanja Langsung meliputi Belanja pegawai , Belanja Barang dan Jasa , dan Belanja Modal . Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. h. Berdasarkan peraturan tersebut alokasi DBHCHT untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp3. 02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran, belanja pemerintah pusat dapat diklasifikasikan ke dalam delapan kategori jenis belanja, yakni: Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Pembayaran Bunga Utang Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Lain-lain. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK. Dana Bagi Hasil (DBH) Adalah Dana Yang Bersumber Dari Pendapatan APBN, Yang Dialokasikan Kepada Daerah Berdasarkan Persentase Tertentu Untuk. 3/4 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia. subsidi, bunga, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan bealnja tidak terduga. Berdasarkan PP Nomor 55/2005, dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Konsekuensi dari belanja ini adalah munculnya belanja rutin, misalnya untuk kepentingan pemeliharaan (Andirfa et al. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka. Belanja modal; adalah belanja yang dikeluarkan untuk membeli modal seperti tanah, mobil, atau alat-alat lainnya. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi pendapatan dan belanja pada tingkat pemerintah daerah serta pembiayaan daerah yang. Adapun permasalahan hukum yang timbul adalah: 1. - Sesuatu yang digunakan untuk membantu dalam menjalankan. Belanja bagi hasil, yaitu belanja yang dialokasikan untuk dana bagi hasil yangBantuan Sosial , Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga. Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp105,26 triliun terdiri dari DBH. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dapat dialokasikan kepada daerah yang berdasarkan angka persentase tertentu untuk bisa mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. hal ini juga sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil dapat mendorong belanja daerah untuk kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan nasional. com Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka Desentralisasi. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan. Menurut Karim. b. UU No. Dana Bagi Hasil; Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana otonomi khusus dan penyesuaian; 4. Dana alokasi umum. Belanja Bagi Hasil adalah belanja yang digunakan untuk mengganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota. 32 tahun 2004 pasal 157 sumber pendapatan atau penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus. Belanja, yaitu semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda. 301. Antara komponen kunci kira-kira adalah aset, liabiliti, dan ekuiti pemilik. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara. Jakarta, 08-11-2022 – Tembakau merupakan salah satu komoditas tanaman yang bernilai tinggi dan tumbuh subur di Indonesia. 1 diperoleh Anggaran Dana Bagi Hasil selama 3 tahun, nilai rata-ratanya (mean) sebesar 54,9 Milyar Rupiah, nilai minimum sebesar 14. Artinya anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. 6. Kerajaan Persekutuan bagi memastikan hasil dan perbelanjaan yang diakaunkan adalah betul dan seragam serta menggambarkan kedudukan sebenar di Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan. 0 00,00 ( Dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah). Pembiayaan Negara 4) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan adalah belanja langsung yang digunakan dalam pemberian bantuan berupa uang dengan tidak mengharapkan imbalan. Si. Rancangan APBD adalah hasil dari persetujuan DPRD yang. Pengelolaan DBH PBBBelanja langsung adalah belanja yang di anggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan Belanja Langsung dikelompokkan menjadi :. Pembahasan: Sumber. 2009. Secara umum, bagi hasil memberi karyawan saham. Metode Penelitian 3. 546. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher di sesi Live Teaching,. variabel DBH terhadap Belanja Modal. Definisi. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 94 Tahun 2017 tentang. • belanja bantuan sosial; • belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa; • belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa; dan • belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung berupa belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja Bagi Hasil: 14 668 754: 17 289 188: 41 588 947: 7. Latar Belakang . Akuntansi Belanja (belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga) 3. Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 3. Dari 80% dana yang diterima daerah, akan dibagi lagi sebanyak 16% untuk Provinsi dan 64% sisanya untuk Kabupaten/Kota daerah. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan KeuanganVariabel terikat dari penelitian ini adalah Belanja Daerah (Y). 600. Pembiayaan daerah terdiri dari: a. Berikut yang termasuk ke dalam belanja pemerintah pusat : Belanja pegawai Belanja barang Belanja modal Pembiayaan bunga utang Subsidi BBMdan subsidi Non-BBM Belanja hibah Belanja sosial Dan belanja lainnya. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan. 000,00 (tiga triliun. Belanja Pegawai. Misalnya yang dicari adalah "air, minyak, larut", maka hasil pencarian yang akan. belanja tidak terduga. 2. Si NIP. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Komponen pendapatan tertinggi pada pos. Dana Bagi Hasil. Pembiayaan Daerah Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang. Penyaluran DBH PBB Dan BPHTB Dilaksanaknn Secara Mingguan; Penyaluran PBB Dan BPHTB. Alokasi berikutnya adalah Dana Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari. Belanja Bagi Hasil adalah belanja yang digunakan untuk mengganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota. 1. Untuk pembagiannya, 80% dari dana ini akan diterima oleh daerah dan 20% sisanya akan diterima pusat. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. 4 1 1 01 Bagi Hasil BUMDes 4 1 1 90-99 Lain-lain 4 1 2 Hasil Aset 4 1 2 01 Pengelolaan Tanah Kas Desa 4 1 2 02 Tambatan Perahu 4 1 2 03 Pasar Desa 4 1 2 04 Tempat Pemandian Umum. Sehingga, yang termasuk pada belanja pemerintah pusat dalam APBN adalah subdisi.